Sistem Zonasi, Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat?

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menerapkan system zonasi, diawali oleh sebuah kenyataan. Kenyataan yang berkembang selama ini tentang tata cara PPDB di daerah, sudah dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan akan akses pendidikan oleh masyarakat. Terutama masyarakat kelas ‘bawah’.

Rasa keadilan yang dimaksud adalah bahwa, siswa-siswa yang berasal dari kelas ‘bawah’ seringkali harus tidak merasakan/menikmati pendidikan di sebuah sekolah. Padahal sekolah yang dituju tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sulitnya mendapat akses pendidikan ini, lebih banyak disebabkan karena selama ini, sekolah-sekolah tersebut, telah ‘mengibarkan bendera’ sebagai sekolah ‘kelas unggul’. Hal ini memberikan ekses bahwa, siswa-siswa yang akan diterima di sekolah tersebut harus berasal dari ‘siswa-keluarga unggul’ pula. Hal yang membuat dada kita lebih sesak adalah bahwa ‘unggul’ yang dimaksud, semata-mata unggul dalam arti ‘mampu-unggul’ secara ekonomi-finansial.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa, untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dibutuhkan berbagai sumber daya pendukung yang baik pula. Namun, sumber daya dukung dalam bentuk financial yang memadai, bukanlah satu-satunya yang menjadi jaminan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Asumsi konvensional inilah yang terus berkembang di tengah masyarakat kita, sehingga mengabaikan bahwa ada factor lain yang juga berperan penting dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Misalnya, kompetensi, dedikasi dan mental para tenaga pendidiknya.

Asumsi yang berkembang tersebut, semakin membawa kita jauh dari ruh-ruh pendidikan itu sendiri. Ruh-ruh pendidikan yang selalu mengedapankan proses berpendidikan. Proses berpendidikan yang baik adalah penentu utama pendidikan yang berkualitas pula. Proses berpendidikan (pembelajaran), tidak selamanya tergantung pada daya dukung financial yang memadai. Ada banyak kisah kesuksesan yang berangkat dari satuan-satuan, lembaga-lembaga, institusi-institusi pendidikan yang di luar nalar dan logika ilmu financial sebagai daya dukung utama.

Kepercayaan Masyarakat

Adanya institusi pendidikan (sekolah) yang menempatkan dan dipandang sebagai sekolah unggulan, baik oleh pihak sekolah itu sendiri, maupun masyarakat, mulai pula memengaruhi cara pandang masyarakat. Akhirnya lahirlah ‘kotak’, kelompok, strata, maupun lapisan masyarakat. Ada yang pro, juga kontra. Masyarakat yang pro sekolah ‘unggulan’, akan berdalih bahwa semua akan mereka tempuh demi masa depan pendidikan anak-anaknya. Masalah biaya, bukan soal. Selain itu, anak-anak mereka akan merasa bangga telah bersekolah di sekolah ‘unggulan’ tersebut. Meski di penilaian akhir, nilai mereka ternyata tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah ‘non-unggulan’.

Adapun masyarakat yang kontra sekolah ‘unggulan’, juga memiliki pandangan sendiri. Misalnya bahwa, kualitas pendidikan seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan internal diri sendiri. Tekad dan kemauan untuk belajar secara mandiri. Pandangan yang dikhawatrikan adalah bahwa pendidikan kita telah menjadi lembaga komersil, yang semuanya tergantung pada keadaan finansial. Ada uang, ada mutu. Tidak ada uang, tidak ada jaminan mutu.

Pengelompokan masyarakat ini, semakin lama semakin meruncing. Pro dan kontra pada keadaan ini, secara diam-diam telah menciptakan ‘perang dingin’ di tengah-tengah masyarakat. Perang dingin ini, kemudian berubah menjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial jelas bisa menciptakan kecemburuan sosial. Sedangkan kecemburuan sosial akan memicu disharmonisasi dalam bermasyarakat. Keadaan inilah yang kemudian mulai menghilangkan kepercayaan masyarakat pada kredibilitas pendidikan (sekolah dll) itu sendiri. Sehingga tidak jarang, program-program yang telah dicanangkan pihak sekolah, kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat, karena semua diasumsikan hanya berorientasi pada kemampuan finansial.

Fenemona-fenomena tersebut, jelas tidak baik bagi tatanan bermasyarakat kita. Pembiaran terhadap keadaan ini telah melanggar Prinsip dasar hak warga Negara. Hak warga Negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Istilah komersialisasi pendidikan pun mengemuka. Istilah ini tentu tidak baik bagi pengelolaan pendidikan kita yang memegang azas kemanusiaan dan pemerataan untuk semua lapisan masyarakat. Komersialisasi pendidikan akan menghadapkan kepada terbatasnya akses pendidikan yang bermutu bagi kalangan-kalangan tertentu (masyarakat ekonomi bawah).

Komersialisasi pendidikan mengingatkan kita tentang RSBI. RSBI yang dicita-citakan sebagai model/bentuk pendidikan yang ideal untuk mempersiapkan generasi bangsa yang unggul, ternyata divonis bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK dengan putusan Nomor 5/PUU-X/2012. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal yang mengatur RSBI/SBI yang berada di sekolah-sekolah pemerintah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat sekolah bertaraf internasional di sekolah pemerintah itu bertentangan dengan UUD 1945, RSBI menimbulkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan adanya diskriminasi pendidikan, pembedaan antara RSBI/SBI dengan non RSBI/SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.


Sistem Zonasi dan Harapan
 

Tingginya animo dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, hendaknya disikapi dengan cara yang benar. Sikap yang sesuai dengan undang-undang dasar Negara kita. Sikap yang mengedepankan pendidikan yang merata dan berkeaidalan. Pendidikan yang dijangkau oleh semua lapisan masyakarat, tanpa ada dikotomi, ataupun embel-embel masyarakat ‘mampu atau tidak mampu’.

Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang zonasi PPDB, memberikan peluang yang sama kepada setiap sekolah. Peluang untuk berpacu dan bersaing secara adil guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan sumber daya, dan perhatian serta kebijakan yang sama dan merata. Peluang yang didapatkan berdasarkan perhatian dan kebijaksanaan yang sama dari semua pihak dan kalangan, baik pemerintah, masyarakat, dan terutama institusi pendidikan (sekolah) itu sendiri.

Selain itu, permendikbud ini juga merupakan harapan masyarakat terhadap permasalahan sebaran mutu dan kualitas pendidikan. Sebaran dan mutu pendidikan yang belum merata, dan cenderung menumpuk di satu tempat. Mutu dan kualitas pendidikan yang masih dinikmati oleh sebagian masyarakat lainnya. Mutu pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua anak didik, dimanapun mereka bersekolah dan belajar.

Sistem zonasi  ini diharapkan pula menjadi solusi konkret bagi sekolah-sekolah (negeri-nonnegeri) yang merasa ‘dianak-tirikan’. Sekolah-sekolah yang jarang mendapatkan ‘sentuhan’ dari semua kalangan.  Sekolah-sekolah yang mencoba tetap berdiri memberikan pengabdian pendidikan pada masyarakat dengan keadaan seadanya. Sekolah-sekolah yang melayani-mendidik masyarakat (siswa) yang ‘kurang beruntung’. Masyarakat (siswa) yang tidak diterima di sekolah-sekolah ‘unggulan’ tersebut.

Semoga sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB ini, adalah solusi pertama untuk mendapatkan pendidikan yang merata. Pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan yang merata dalam semua segi, baik ketersediaan sarana prasarana sampai dengan pemerataan mutu. Pendidikan merata dan berkeadilan.

Guru SMAN 1 Gunungsari-Lombok Barat, NTB

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru