KSB Terus Tingkatkan SPM Tahun 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berusaha meningkatkan Standar Pelayanan Minimal atau SPM di Tahun 2018, SPM pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi kabupaten / kota dan satuan pendidikan yang di tuangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  nomor 23 tahun 2013. Program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan SPM di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) terus di lakukan, Program ini mencerminkan upaya luar biasa pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dasar berkualitas,

Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai inovasi untuk memenuhi standar SPM tersebut seperti, penempatan pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) yang sesuai kebutuhan sekolah, perbaikan ruang belajar, pembangunan kamar mandi siswa, pengadaan meja dan kursi, Pengadaan buku teks siswa, sampai pada berbagai pelatihan untuk menunjang pemenuhan SPM tersebut.

Kepala sekolah SDN 1 Taliwang, Rahmatullah, S.Pd, SD mengakui bahwa memang masih ada beberapa item atau indikator yang masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, seperti ruang kelas, kamar mandi dan tenaga pendidik yang masih kurang. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa pencapaian SPM di sekolah tersebut  sudah mencapai 75% dan hampir mendekati angka 80%.

"selain tenaga pendidik dan bangunan, ada juga beberapa kelas yang masih membutuhkan kursi dan meja siswa sehingga ini juga yang masih membutuhkan perhatian", jelasnya.

Sementara itu menurut Ketua Komite Sekolah SDN 1 taliwang, Benni Tanaya yang juga berada pada saat yang sama menjelaskan, bahwa SDN 1 taliwang adalah sekolah yang telah di tetapkan sebagai Sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya di KSB

"Pemerintah harus memperioritaskan sekolah ini sehingga penerapan dan pemenuhan SPM bisa di capai 100% mengingat sekolah ini adalah contoh bagi sekolah-sekolah lain, peningkatan insfrastruktur dan tenaga pendidik harus terus ditingkatkan sehingga sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang utama di KSB", imbuhnya.

Benni juga mengeluhkan tentang luas keseluruhan wilayah sekolah yang sudah tidak memungkinkan untuk di lakukan penambahan ruangan sehingga itulah yang menjadi hambatan besar dalam pemenuhan SPM.

Selain SDN 1 Taliwang, ada juga Sekolah yang pemenuhan SPM nya mencapai angka 80% yaitu SDN 1 Seteluk,  Kepala Sekolah SDN 1 Seteluk, Hasanah, S.Pd, SD mengataka. "Sekolah ini dalam pemenuhan SPM sudah mencukupi, baik itu dari sisi kualifikasi tenaga pendidik, maupun insfrastruktur seperti jumlah ruangan kelas, jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah kamar mandi dan waktu belajarnya yang sudah memenuhi standar, namun ada beberapa yang masih kurang dalam hal pemenuhan SPM ini seperti jumlah tenaga pendidik yang kurang satu tenaga pendidik, jumlah kursi dan meja siswa, kursi dan meja kepala sekolah dan  peralatan peraga yang juga masih belum lengkap", jelasnya.

Sementara itu di tempat berbeda salah satu guru yang membidangi masalah Standar pendidikan di SMPN 1 Taliwang, Erna Milosopa, S. Kom menjelaskan, bahwa SMPN 1 Taliwang pada saat ini telah menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Standar Pendidikan yang lebih tinggi dari SPM dimana indikator yang harus di penuhi bukan lagi 27 indikator tetapi hanya 8 indikator saja.

Indikator tersebut meliputi, (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (4) standar proses; (5) standar sarana danprasarana; (6) standar pembiayaan; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

"Dari tahun 2016 kami dibina oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan ke 8 standar ini melalui Program Sekolah Model yang langsung di bina oleh LPMP dan kami juga masuk dalam sekolah rujukan yang SK nya langsung dari pusat", jelasnya.

Berbeda dengan SMPN 1 Brang Ene, dimana sekolah tersebut masih menggunakan SPM sebagai rujukan pelayanan minimal pendidikannya,  Kepala Sekolah SMPN 1 Brang Ene, Tut Wuri handayani, S.Pd, SD yang kami temui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan, presentase penerapan SPM di SMPN 1 Brang Ene ini pada tahun 2016 mencapai 50% dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 80%.

Kepala bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat, Agus,  S.Pd, MM menjelaskan. Ada beberapa indikator yang menjadi tanggung jawab Pemda dan juga Satuan Pendidik,  sementara itu ketercapaian SPM di KSB berdasarkan survei yang dilakukan oleh dikdas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program hibah PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (PKP-SPM DIKDAS) pada tahun 2014 lalu pencapaian SPM di KSB berada di angka 60%, berangkat dari berbagai sensus, berbagai penilaian, dan evaluasi dari Program PKP-SPM itu di dapatkan data pada indikator-indikator mana saja yang belum terpenuhi dalam pemenuhan SPM tersebut,

"berdasarkan hasil sensus terakhir yang telah kami (Dikpora KSB) lakukan pada akhir 2017 yang lalu setelah sebelumnya Pemda menganggarkan anggaran untuk pemenuhan SPM ini sehingga tingkat pemenuhan SPM naik secara signifikan menjadi 82%", jelasnya.

Tambah Agus, bantuan dan suport dari Pemerintah Pusat sangat di butuhkan dalam mendukung pemenuhan SPM, seperti masalah kekurangan tenaga pendidik, ini tentu tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan Pemda namun dalam rangka peningkatan penerapan SPM ini Pemerintah Daerah juga akan terus berupaya meningkatkan pemenuhan SPM di tahun 2018 ini sehingga pada Akhir 2018 KSB tuntas dalam pemenuhan SPM. (KominfoFer)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru