Menyekolahkan Ratusan Anak Putus Sekolah

KM Nggusuwaru – Anak-anak yang terdata dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kota Bima, direkrut untuk mengikuti program pengurangan pekerja anak guna mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH) Tahun 2015. Kegiatan di hotel La Ila, Kamis 25 Juni 2015, oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bima.

Pekerja anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan itu, telah diberikan bimbingan dan pendidikan oleh para pendamping dan tutor yang memiliki keahlian dalam memotivasi anak.  Anak-anak yang telah dibimbing akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk dikembalikan ke bangku sekolah. “Selama ini pekerja sosial masyarakat dipercaya pada kami untuk melakukan pendampingan terhadap pekerja anak. Saat ini baru 60 anak yang direkrut dari 700-an anak putus sekolah di Kota Bima,” ujar Kepala Dinsosnakertrans Kota Bima, Drs. H. Muhidin.

Dijelaskannya, program PPA-PKH bertujuan untuk menarik anak-anak yang terpaksa bekerja, padahal seharusnya masih mengenyam pendidikan. Kata Muhidin, mereka terpaksa bekerja karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya. “Melalui program yang digulirkan, Pemerintah menaruh perhatian kepada anak-anak putus sekolah agar mereka mau kembali ke bangku sekolah,” katanya.

Pekerja anak-anak tersebut, ditarik untuk diberikan pendampingan sehingga mereka termotivasi untuk kembali ke sekolah. Sejauh ini, menurut Muhidin, faktor utama yang menjadi penyebab  anak-anak usia sekolah bekerja, sebagian besar karena faktor kemiskinan. “Kami (Dinsosnakertrans) ditugaskan menarik anak-anak dari tempat kerjanya, untuk diberikan pendampingan sampai mereka mau kembali ke sekolah,” terangnya.

Sedangkan Dinas Pendidikan, lanjut Muhidin, memfasilitasi anak-anak masuk ke sekolah. Baik di sekolah formal maupun paket kesetaraan, ataupun difasilitasi melalui pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja.

Walikota Bima, HM Qurais H Abidin, mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program tersebut, semua elemen yang terlibat harus mempunyai komitmen kuat untuk menarik pekerja anak-anak yang telah terdata. Selain itu, peran Dinsosnakertrans harus mempu menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Segera fasilitasi anak-anak putus sekolah agar dimasukan kembali ke sekolah, atau dimasukan melalui program kesetaraan,” kata Walikota yang disampaikan Asisten III Setda, Drs. Suriadi.  

Lebih dari itu, lanjut dia, hal itu juga merupakan pemenuhan hak asasi anak-anak. Yakni hak untuk bermain, hak untuk bersekolah, dan hak untuk memperoleh kasih sayang. Kondisi yang dilematis, katanya,  yakni kemiskinan yang tidak mengenal umur sehingga membawa anak-anak yang lahir dari keluarga miskin, biasanya tidak punya pilihan lain selain ikut orangtuanya mencari nafkah. “Namun di sisi lain, hal ini sangat memprihatinkan karena anak tersebut telah dirampas haknya,” ujarnya.

Walikota berharap ada solusi konkrit untuk mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah. Lebih penting lagi, katanya, adalah mencari solusi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. “Saya sungguh berharap berbagai instansi terkait yang terlibat dalam program ini berupaya sungguh-sungguh,” pungkasnya. (AL) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru